Badan Pusat Statistik
menjadi corong klaim tentang berkurangnya jumlah total kemiskinan, opini ini
tidak akan serta merta menjelaskan soal deretan angka jumlah masyarakat antara
yang miskin dan sejahtera, karena jelas sudah diberita tergambar berapa jumlah
angka kemiskinan yang terus berkurang walupun fakta di lapangan bahwa
sesungguhnya kemiskinan semakin merajalela, BPS hanyalah lembaga di bawah
kendali presiden, yang mana seluruhnya pengangkatan seorang pemimpin di pilih
dan di angkat oleh presiden melalui mekanisme persetujuan DPR, ada
kencederungan setiap tahun dan setiap berganti presiden angka-angka tentang
simiskin terus berkurang, setiap itu juga angka kemiskinan tidak serta
memperlihatkan dengan tegas dan jelas dalam laporannya kepada presiden dan DPR
bahwa angka kemiskinan bertambah atau tetap stabil, nyata-nyata fakta yang
terjadi adalah berlawanan dengan keadaan sesungguhnya, kalau di runut-runut
jika memang kemiskinan selalu berkurang di setiap pergantian tahun atau
presiden tentulah kita tidak akan melihat atau jarang melihat seorang pengemis
mengais rejeki dengan menyanyikan lagu sumbangnya atau mengharap belas kasihan
di jalur-jalur vital seperti lampu merah, dan menengadahkan wajah memelas di
trotoar-trotoar jalan, namun kita harus mengakui bahwa kenyataan yang terjadi
justru semakin bertambah kian harinya, apakah ini sesungguhnya, apakah data
jumlah kemiskinan yang di buat adalah untuk memenuhi dan memuaskan hasrat sang
pemimpin eksekutif dalam hal ini presiden, entalah namun kita tahu setiap data
yang tergambar jelas membuat kita mengerutkan dahi, dan membuat hati kita
bekata “benarkan kemiskinan berkurang seperti apa yang mereka katakan ??? ”
Lebih dari beberapa
tahun ini kita memperhatikan angka-angka tentang kemiskinan terus berkurang
namun seolah jauh dari persoalan angka dan deretan yang terpampang jelas di
beberapa media lokal dan nasional, angka tersebut menyuguhkan sebuah pertanyaan
besar yang harus di jawab oleh pihak yang mengklaim bahwa angka tersebut adalah
valid dan dapat di pertanggung jawabkan, sekali lagi opini ini tidak akan
menyebutkan berapa nilai persentase angka kemiskinan antara berkurang dan
penetapan angka-angka dari tahuh ke tahun, opini lebih bersandar pada opini
pribadi sebagai masyarakat awam yang mengambil persepsi sesuai dengan pemahaman
penulis, sekian angka dan jumlah yang semakin kecil tentang data kemiskinan
tetap pada dasarnya tidak akan membuat masyarakat atau kita tersenyum lebar,
karena pada intinya masyarakat cerdas tahu tentang kenyataan yang sebenarnya
terjadi bukan karena pengaruh media dan terpengaruh informasi lainnya namun
lebih kepada merasakan, melihat serta mendengar tentang keadaan rasionl di
sekitarnya, bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang sensitive dimana antar
kebenaran dan kepalsuan bisa di lihat oleh kita sebagai masyarakt Indonesia.
KEMISKINAN DAN SIMISKIN
Membandingkan dari
tahun ketahun yang memperlihatkan secara detail tentang laporan-laporan
pengurangan jumlah kemiskinan berkurang namun berbau politis tentulah kebenaran
dan kepercayaan yang berkembang akan lemah, cobalah tengok survei-survei yang
menyajikan kepuasan masyarakat tentang kinerja pemerintah dari tahun ketahun
tentang “kepuasan’ maka nilainya adalah normatif atau biasa saja bahkan
sesekali kita lihat dari survei yang di beritakan tingkat kepuasan tersebut
begitu rendah atau katakanlah nilai persentasi-nya jauh lebih besar tentang
ketidak puasannya, hal ini tentu ada konektivitas antar kepuasan dan keadaan
sosial yang terjadi di mayasarakat bahwa pada dasarnya antara judul pengurangan
kemiskinan yang di rilis Badan pusat statistik dan survei kepuasan masyarat
oleh lembaga-lebaga survei independent sangat berlawanan, dan jika memang ada
angka kemiskinan berkurang tentulah survei yang menyajikan persentase tentang
“apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah” maka nilai persentasenya
harus lebih tinggi dan jauh melebihi nilai persentase tentang pengurangan
kemiskinan.
Sebenarnya apakah
memang data yang valid ataukah mereka
yang miskin hati nuraninya sehingga tidak berani melaporkan dan memberitakan
atau sekedar merilis ke media, bahwa kemiskinan di Indonesia begitu besar
jumlahnya, ataukah mereka takut atau merasa ingin berbalas budi karena sudah
mengangkat mereka sebagai pemimpin dari badan tersebut dan hendak
menggembirakan sang presiden dengan jumlah-jumlah palsu tentang bertambah dan
meningkatnya masyarakt sejahtera.
Apalah artinya jika
deretan angka yang menjadi ciri khas dari lembaga yang merilis tentang
pengurangan kemiskinan hanya berpijak pada orientasi untuk kepuasan pemimpinya
demi alasan kelise menyenangkan hati sang presiden dan berbau carmu (carimuka),
tentulah integritas lembaga tersebut mejadi pertaruhan besar, dan berakibat
karma, siapapun kelak dan oleh siapapun lembaga tersebut di pimpin bahkan oleh
seorang yang benar-benar professional dan mampu di percaya oleh masyarakt, jika
sistem yang tercipta dari tahun ke tahun hanya untuk memenuhi dan menutupi
kekurangan lembaga dan bhkan presiden dalam hal ini kepala pemerintah tidak
akan mampu merubah persepsi publik bahwa setiap angka pengurangan kemiskinan
yang dirilis selalu akan menimbulkan kecurigaan, apakah benar, bohong, atau
fiktif laporan-laporan tersebut bisa di percaya. Ataukah benar bahwa laporan
tersebut untuk menutupi kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan karena
pada dasarnya kegagalan bawahan (kementerian/Lembaga) adalah kegagalan seorang
presiden juga.
Jika sudah seperti
itu maka selayaknya nama Badan Pusat Statistik akan berganti julukan menjadi
Badan Pusat Simiskin dengan sendirinya, dan seseorang pimpinan baik itu kepala
badan pusat simiskin dan presiden yang menjadi tempat pertanggung jawaban tidak
akan mampu merubah image dan citra buruk lembaga tersebut di kemudian harinya,
jika sudah seperti ini siapakah yang patut di persalahkan, presiden, kepala badan
pusat simiskin atau kita sebagai rakyat yang mengamati tentang angka-angka
kemiskinan yang selalu berlawanan arah dengan kenyataan.
